JurnalPost.com – Okupasi Israel di Palestina telah menemui titik jenuhnya. Serangan ribuan roket oleh Hamas ke berbagai kota menjadi genderang yang memulai peperangan sebagai perlawanan atas penindasan berdekade lamanya. Dengan pernyataan perang langsung dari Perdana Menteri Netanyahu dan berbagai upaya diplomatik oleh Israel, Amerika Serikat, dan barisan negara pendukungnya, eskalasi beberapa hari belakangan ini jelas berbeda secara skala dari kejadian-kejadian yang lepas; bahkan dapat dikatakan sebagai Intifada Ketiga yang sebenarnya.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) secara sigap langsung mengadakan pertemuan untuk membahas situasi yang berpusat di Gaza tersebut. Pernyataan Sekretaris Jenderal PBB sangatlah jelas: serangan harus segera dihentikan. Namun, hal yang dapat terlihat imparsial tersebut menyembunyikan kenyataan politik yang ironis. Di balik seruan yang digaungkan untuk berhenti mengakibatkan kerusakan dan korban dari masyarakat sipil, ada luka dari ketidakhadiran PBB dalam upaya penegakan hukum humaniter dan perlindungan rakyat Palestina yang bahkan belum mereda dan mengakibatkan kejadian saat ini.
Sebagai organ terkuat yang dimandatkan untuk mengambil tindakan tegas dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan dunia, DK PBB secara praktis sering tidak lebih dari sekadar ajang adu ego antara dua blok yang dipimpin oleh lima negara terkuat, di mana Amerika Serikat dan Rusia sering melakukan veto terhadap resolusi yang menguntungkan salah satunya. Meskipun negara-negara Dewan tersebut beberapa kali berhasil dalam menciptakan resolusi untuk menangani isu sensitif – utamanya karena tekanan diplomatik – konflik di Jalur Gaza sudah lama tidak mendapatkan perhatian yang berarti. Resolusi terakhir DK PBB untuk konflik Israel-Palestina ditetapkan di tahun 2016 untuk merespon maraknya pendirian pemukiman Israel di wilayah Palestina, sedangkan telah terjadi berbagai serangan dan penindasan oleh pasukan dan bahkan polisi Israel setiap tahun setelahnya.
Upaya yang dilakukan oleh DK PBB saat ini pada nyatanya tidak akan berhasil dalam menghasilkan apapun yang berarti untuk penyelesaian peperangan terbuka yang sudah merenggut ribuan nyawa perharinya ini. Pertemuan pintu tertutup yang sudah berjalan, sebagaimana yang hampir selalu terjadi, tidak kunjung menemukan titik temu. Di satu sisi, pengaruh suara veto Amerika Serikat barang pasti – dan, sebagaimana dibuktikan pada pertemuan tanggal 18 Oktober silam, sudah – menjadi hal yang menghalangi adanya tindakan tegas terhadap Israel yang semakin gencar melakukan serangan balik. Di sisi lain, ada Rusia yang sudah menunjukkan gejala retaliasi diplomatiknya dengan menyatakan pertidaksetujuan terhadap upaya mengecam Hamas.
Terlepas dari keberpihakan dalam memandang hal ini, sudah jelas bahwa mekanisme pengambilan keputusan yang sudah seharusnya diganti sejak lama ini adalah penyebab tidak akan adanya tindakan yang berarti di Gaza. Cara paling ampuh untuk menyelesaikan adu senjata adalah dengan mengaktifkan mandat Bab VII DK dalam Piagam PBB, yang dimulai dengan tindakan mengecam dan menghukum pihak yang terus melancarkan serangan, khususnya terhadap masyarakat dan fasilitas sipil, berdasarkan penentuan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia.
Sampai sekarang, tidak ada aktivitas tambahan dari PBB terlepas dari menjalankan kegiatan yang sudah beroperasi di wilayah Gaza, yaitu utamanya oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dan Program Pangan Dunia (WFP). Keduanya sama-sama bergerak di bidang bantuan humaniter, yaitu kegiatan yang idealnya dilakukan sebagai upaya komplementer atau lanjutan dari sesuatu yang lebih konkrit. Jika peperangan masih terus berlanjut, apapun yang dijalankan oleh keduanya ibaratnya seperti menutupi satu lubang di kapal yang lambungnya sudah setengah terisi air.
Keseriusan PBB dalam bentuk keseragaman pandangan sangatlah dibutuhkan jika ingin ada harapan untuk membawa perdamaian dan solusi kemanusiaan permanen di Gaza. Paham kemanusiaan yang hampir secara mufakat disepakati di tahun 2016 perlu dimunculkan kembali, tetapi dengan skala yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah yang lebih gamblang merenggut korban jiwa. Tanpa perlu menggunakan keseluruhan wewenang Bab VII pun, DK PBB seharusnya bisa mengupayakan pendekatan non-militeristik untuk setidaknya meredakan situasi dan membawa kedua belah pihak ke meja negosiasi. Kecaman dari keselarasan posisi negara-negara yang biasanya tidak bisa bersatu pandang adalah permulaan yang cukup kuat mengirimkan sinyal bagi Israel dan Hamas.
Meskipun terdengar sedikit utopis mengingat kebengisan yang makin menjadi beberapa hari belakangan, perdamaian di Jalur Gaza pada dasarnya masih mungkin diusahakan jika para pemegang suara paling berpengaruh di dunia dapat mengambil tindakan tegas. Sayangnya, hingga DK PBB dapat membuktikan hal tersebut, ribuan nyawa akan terus hilang, dan narasi kemanusiaan hanyalah suatu sandiwara di Teater Gaza.
OLeh: Rafsi Albar adalah mahasiswa, asisten dosen, dan peneliti di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
Quoted From Many Source
