RUU ASN Disahkan? Tenaga Non-ASN Sudah Bisa Tenang??

JurnalPost.com – Keberadaan tenaga honorer atau non-ASN disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah peningkatan permintaan akan layanan publik yang semakin kompleks akan tetapi terkendala oleh keterbatasan anggaran pemerintah. Seiring waktu, pemerintah cenderung menggunakan tenaga honorer sebagai solusi untuk mengisi kekosongan pegawai ASN dan memenuhi kebutuhan layanan publik, namun tidak mengikat mereka dengan status ASN yang memberikan hak-hak dan jaminan sosial yang lengkap. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga honorer juga terkait dengan masalah regulasi dan ketidakpastian hukum, yang bisa mengarah pada eksplotasi buruh, ketidakadilan, dan konflik antara pemerintah dan tenaga honorer. Perdebatan seputar status, hak, dan kesejahteraan tenaga honorer menjadi latar belakang serius dalam isu ini. Pada 31 Oktober 2023 pemerintah telah mengesahkan kebijakan mengenai pegawai non-ASN yang akan diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.

Rencana penyelesaian penataan pegawai honorer atau non-ASN yaitu mereka akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun tak menutup kemungkinan bahwasannya rencana penyelesaian penataan pegawai non-ASN ini nantinya akan meninmbulkan polemik di kalangan masyarakat. Sudut pandang dan pemahaman masing-masing individu mengenai regulasi kebijakan pemerintah ini dapat dipastikan akan menciptakan dua kubu antara pro dan kontra dalam masyarakat. Beberapa pihak mungkin mendukung penuh rencana ini dengan alasan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK dapat memberikan kepastian status dan hak-hak mereka sebagai pegawai pemerintah. Hal ini dianggap sebagai langkah yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang mungkin telah lama bekerja untuk pemerintah tanpa status yang jelas. Sedangkan sebagian orang mungkin memiliki kekhawatiran terhadap kurangnya kualitas yang dimiliki tenaga kerja tanpa melalui seleksi ketat, hal tersebut disebabkan oleh perspektif mereka terhadap pelaksanaan birokrasi yang mana terdapat siklus negatif pada pola rekrutmen pegawai di pemerintahan daerah. Mereka khawatir bahwa aspek kualifikasi dan kompetensi mungkin tidak dipertimbangkan dengan serius, yang dapat berdampak negatif pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Terkait penuntasan tenaga honorer, pemerintah tengah melakukan upaya mencari sekenario terbaik terutama dalam menghindari terjadinya PHK masal. Payung hukum nasib kejelasan untuk 2,3 juta orang yang tersebar di daerah kian menjadi isu krusial. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni mengupayakan tidak adanya penurunan pendapatan yang diterima oleh tenaga Non-ASN saat ini.

Baca Juga  Belajar dari Sistem pendidikan di Finlandia

Tenaga non-ASN memiliki konstribusi yang besar dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu untuk mempertahankan dan meningkatkan performa dan profesionalitas tenaga non-ASN pemerintah terus mengupayakan peningkatan kepuasan kinerja tenaga non-ASN. Kepuasan kerja sangat penting dalam mempertahankan motivasi serta komitemn pegawai dalam organisasi (Ilyas, 2021). Hal ini juga didasarkan pada pendapat dari Usman Efendi, dimana kepuasan kerja menurut Usman Efendi (2014) dipengaruhi oleh 4 faktor, antara lain:

  1. Upah yang cukup, tidak dapat dipungkiri bahwa sebelum UU ASN disahkan, para pegawai honorer mendapatkan gaji yang bahkan dapat dikatakan tidak manusiawi dan dapat dipertanyakan apakah para pegawai ini bisa mencukupi kebutuhan hidup hanya dengan mengandalkan gajinya, namun UU ASN menekankan bahwa tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
  2. Ketenangan bekerja, upaya pemerintah yang memastikan tidak adanya PHK masal membawa angin segar untuk tenaga non-ASN. Adanya pemutusan kerja (PHK) membuat mereka berpikir otak untuk segara mencari pekerjaan baru menjadi salah satu faktor dalam meingkatkan upaya ketenangan berkerja. Pegawai akan lebih fokus terhadap pekerjaan yang saat ini mereka kerjakan, bukan memikirkan kemungkinan lain diluar pekerjaan mereka.
  3. Perasaan diakui, disamakan hak dan kewajibannya dengan PNS. Seperti yang diketahui bahwa seringkali tenaga non-ASN tidak mendapatkan fasilitas yang mumpuni jika dibandingkan dengan tenaga ASN lainnya. Dengan adanya pengesahan RUU ASN, diharapkan pemerintah menjamin kesetaraan dan kesempatan yang sama antara pegawai ASN dengan non-ASN.
  4. Penghargaan hasil kerja, tenaga non-ASN berhak mendapatkan penghargaan terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan. Melalui upaya memastikan tenaga honorer mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kabar bahwa RUU ASN yang akan disahkan menyebutkan akan adanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN.

“Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapakan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif”. (Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230807075405-4-460658/kabar-baik-pppk-bakal-dapat-pensiun-jaminan-hari-tua)

Faktanya, sebelum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan, tenaga honorer di Indonesia tidak memiliki status yang jelas. Mereka tidak memiliki kepastian kerja, gaji, dan jaminan sosial. Tenaga honorer biasanya dipekerjakan oleh instansi pemerintah untuk mengerjakan tugas-tugas administrasi, teknis, dan juga pada sektor pelayanan publik. Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), jumlah tenaga honorer di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,3 juta orang. Tenaga honorer tersebar di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Baca Juga  Diragukan Bisa Menangkap Harun Masiku, Firli: Ricky Ham dan Izil Azhar Juga Dinilai Gitu
Gambar 1. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Sidang Paripurna DPR RI (Sumber: https://www.menpan.go.id)

Kemudian, melalui disahkannya UU ASN, tenaga non-ASN yang memenuhi syarat sudah bisa tenang, pasalnya pemerintah telah berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga honorer. Tenaga honorer yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi PPPK. PPPK adalah pegawai pemerintah yang diangkat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, kecuali dalam hal gaji, tunjangan, dan jaminan pensiun, kemudian bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat pemerintah akan memberikan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor swasta.

Penuntasan masalah tenaga Non-ASN segera dilakukan, hal ini sebagimana yang telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut dinilai baik salah satunya dalam pennaggulangan masalah mal administrasi terhadap perbaikan tata kelola tenaga Non-ASN pada instansi pemeritah. Keadaan ini diharapkan menciptakan tenaga Non-ASN yang tertib administrasi, pendataan, pemberkasan, validasi serta verivikasi tenaga Non-ASN ke ASN. Tujuannya, adanya persamaan hak yang diterima oleh oleh para tenaga Non-ASN terutama pada sistem gaji dan upah, memberikan perlindungan berupa jaminan soisal, serta memberikan perhatian yang layak. Atas dasar teori Kepuasan Kerja yang dikemukan oleh Usman Efendi (2014), penetapan UU ASN akan memberikan status sosial yang layak kepada para tenaga Non-ASN, karir, kesejahteraan, dan mempengaruhi tingkat kepuasan dan profesionalitas pegawai tersebut dalam bekerja di lingkungan instansi pemerintah.

Penulis :

Diana Sari Agustiningsih, Cika Meisa Adinda, Mendyeta Wahyu Prasetya, Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si.

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Referensi:

Ilyas, I. (2021). Analisis Kepuasan Kerja Pegawai Honorer Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Jurnal Manajerial Dan Bisnis Tanjung Pinang, 4(1), 75–83.

Cnbcindonesia.com. (2023). Kabar Baik! PPPK Bakal Dapat Pensiun & Jaminan Hari Tua. Diakses pada 22 Oktober 2023. (Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230807075405-4-460658/kabar-baik-pppk-bakal-dapat-pensiun-jaminan-hari-tua

Setkab.go.id. (2023). Segera Disahkan, Pemerintah Usung 7 Transformasi di RUU ASN. Diakses pada 22 Oktober 20223. (Sumber: https://setkab.go.id/segera-disahkan-pemerintah-usung-7-transformasi-di-ruu-asn/)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *