JurnalPost.com – Rabu, 15 November 2023 bertempat di Hotel Merusaka-Nusa Dua Bali, Balai Harta Peninggalan Jakarta menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi dengan tema “Transformasi Digital Layanan Keperdataan dalam Rangka Penguatan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan”. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar.
Dalam arahannya Beliau menyampaikan, “Tantangan tugas BHP kedepan semakin kompleks sehingga diperlukan langkah strategis termasuk secara intensif mempublikasikan informasi dan mendekatkan layanan BHP kepada masyarakat antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi (website dan media sosial), serta pembangunan layanan BHP berbasis online”.
Kegiatan yang dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kemenkumham Bali dan Balai Harta Peninggalan dari seluruh Indonesia. Para peserta menerima materi dari Narasumber yang kompteten di bidangnya dalam rangka penguatan tugas dan fungsu Balai Harta Peninggakan.
Adapun Narasumber Aba Subagja (Asisten Deputi Perancang Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB memaparkan materi tentang Pembentukan Organisasi Profesi untuk Pengembangan Kualitas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Dr. KRT. MJ. Widiatmoko, S.H., SPN (Dosen Magister Hukum Universitas Djuanda) memaparkan tentang Tantangan Tugas dan Fungsi BHP di Era Digital, Prof. Dr. tata Wijayanta, S.H., M.Hum (Universitas Gajah Mada) memaparkan tentang Balai Harta Peninggalan selaku Kurator Publik., Sukirman, S.E., M.M (Ketua Tim Jasa Telekomunikasi Kemenkominfo memaparkan tentang Urgensi Penerapan Teknologi Informasi pada Layanan Publik.
Selain pemaparan dari Narasumber, para peserta juga melakukan diskusi kelompok dimana tiap kelompok memiliki isu aktual yang di diskusikan diantaranya Pokja I mengangkat isu aktual Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi pada Balai Harta Peninggalan, Pokja II mengangkat isu aktual Balai Harta Peninggalan yang membutuhkan Petunjuk Pimpinan serta Pokja III mengangkat isu aktual pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.
Sebelum menutup arahannya, Beliau menyampaikan atensi atas fungsi kurator Balai Harta Peninggalan, yang salah satunya “Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini mampu mencapai Output program prioritas nasional yaitu, penyusunan kajian penguatan peran Balai Harta Peninggalan selaku kurator negara dalam proses kepailitan yang telah dilakukan seyogyanya dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan serta peta jalan Balai Harta Peninggalan ke depan yang meliputi aspek regulasi, branding, anggaran dan sarana penunjang, sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi”.
Quoted From Many Source
