Polemik Sengketa Pemilihan Presiden 2024, Proses yang Terus Berlarut dan Rakyat dibuat Heran

Sumber: CNN Indonesia

JurnalPost.com – Sengketa hasil pemilihan Presiden 2024 menjadi hal yang sangat menarik, tentu hal ini datang setalah masa pencoblosan berakhir dimana Komisi pemilihan umum (KPU) menetapkan Prabowo-Gibran menjadi Presiden terpilih pada 2024 hal ini langsung menyita perhatian publik terutama pendukung 01 (Anies Baswaden & Muhaimin Iskandar atau Cak Imin) dengan pendukung 03 (Ganjar Prabowo dan Mahfud MD) reaksi atas kekalahan tersebut, selang beberapa hari massa 01 dan 03 berdatangan ke KPU dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemilu adalah suatu proses politik masyarakat dalam negara demokrasi, dengan peralihan kekuasaan dari pemegang kekuasaan lama kepada pemegang kekuasaan baru menurut tatanan demokrasi untuk memilih anggota DPR, anggota DPR, dan anggota DPR. DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPRD dengan melibatkan seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk turut serta menentukan arah pemerintahan dalam negara demokrasi. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Undang-undang mengatur bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan sama setiap 5 tahun sekali.

Perselisihan hasil pemilu (sengketa pemilu) adalah perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai keputusan nasional atas perolehan suara KPU, termasuk perselisihan antar peserta Dewan, dalam Pasal 24C. Mahkamah Konstitusi, khususnya salah satu badan yang mempunyai kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi harus mengambil keputusan pada tingkat pertama dan terakhir yang memutuskan bahwa putusannya bersifat final dalam memutus.

Perlunya penyelesaian sengketa pemilu akibat tidak adanya permintaan bantuan pribadi selama proses pengecekan fakta; kurangnya dokumen kondisi pencalonan (mantan napi), serta masalah internal partai politik pendukungnya (Dualisme kepengurusan). Masalah pemilu seperti yang telah dijelaskan di atas, besar kemungkinan permasalahan ini akan terulang sebagai isu yang biasa dalam pemilu dan pemilu serentak lainnya pada tahun 2024. Selain itu, implementasi isu ini didasarkan pada perkembangan norma hukum (undang-undang) pemilu yang tidak mengalami perubahan. Peraturan yang berlaku saat ini dinilai masih menyisakan celah yang tidak memberikan kepastian hukum khususnya dalam perselisihan antarpeserta pemilu.

Baca Juga  Mahasiswa Indonesia merasakan pesona yang luar biasa dari Festival Musim Semi di pedesaan

Hingga saat ini ketiga pasangan calon presiden hingga nanti pelatikan masih terus melakukan upaya di Mahkamah Konstitusi dengan pengacara yang mereka ajukan, dimana dalam pidatonya pasangan 03 (Ganjar – Mahfud MD) dengan memberikan garis besar bahwa adanya aksi nepotisme yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, hal tersebut memunculkan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan di setiap tingkat kekuasaan dan pemerintahan.

Kenyataan ini terlihat dari undang-undang pemilu yang tidak memiliki mekanisme untuk menangani bentuk-bentuk pelanggaran TSM yang telah ditentukan, sehingga kita dapat melihat dengan jelas kesenjangan hukum yang ada dalam undang-undang pemilu tersebut. Kemudian bagi 01 (Anies – Cak Imin) untuk membatalkan hasil pilpres dan dimana dengan meminta sebuah didiskualifikasi kepada Prabowo – Gibran, kemudian KPU juga melakukan pemungutan suara ulang. Tentu dari kedua pasangan saling mempuyai argumen dan permohonan masing-masing, namun hal ini memberikan kebingunan kepada masyarakat saat ini dimana sengketa yang terus dilakukan hingga nanti pelantikan menjadikan masyarakat minim informasi dan tetap mempetahankan keputusan KPU sampai sengketa selesai, sehingga memang dalam berdemokrasi sangat diperbolehkan mengajukan permohonan dan masyarakat tetap harus menghormati proses sengketa yang berjalan.

Dalam hal ini masyarakat melihat bahwa dengan sengketa pemilihan Presiden yang semakin berlarut membuat masyarakat heran, dimana ketika KPU mengumumkan pasangan Prabowo – Gibran sebagai Presiden terpilih, namun faktanya sengketa dilakukan di karenakan pihak tidak meneriman hasil KPU bahkan dari awal pencalonan Gibran sehingga dalam hal ini, masyarakat yang menanti hasil Presiden mulai dari 15 Februari nampaknya juga harus bersabar dan menunggu hasil Mahkamah Konstitusi, kemudian juga sejumlah partai juga berjuangan dalam mengawal suara yang hilang ke Mahkamah Kosntitusi.

Baca Juga  Soal soratan Kekurangan Bantuan UMKM, Kadis Koperindag: InsyaAllah Pekan Depan kami Salurkan

Referensi:
Wilma Silalahi,Kontutunalitas penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum serentak tahun 2019, Jurnal KPU.
Yulianto, Problematikan dan tantangan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan tahun 2024, Jurnal Keadilan Pemilu Vol2 (2021), h. 18.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Penulis: Yoga Dwi Pratama

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *