Pendidikan Politik, Ilmu Penting yang Tak Diajarkan di Sekolah

Oleh: Angel Ling Lim – Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB

JurnalPost.com – Pertarungan antar kandidat dalam Pemilihan Umum 2024 telah berlangsung. Adu strategi dengan berbagai janji kampanye sudah selesai disuarakan oleh para calon presiden, calon wakil presiden, maupun calon anggota legislatif. Berbagai lembaga survei bahkan mengkaji arah politik pemilih muda. Mulai dari isu-isu yang menjadi perhatian seperti, kriteria pemimpin ideal, hingga kecenderungan arah dukungan mereka kepada calon yang ada. Isu-isu yang semoat menjadi perhatian para pemilih tentunya dapat mempengaruhi preferensi dukungan mereka kepada calon yang ada khususnya anak muda. Mereka cenderung memilih didukung oleh isu-isu yang beredar.

Tidak diherankan, mengingat jumlah pemilih pada rentang usia 17-40 tahun mencapai 52% dari total jumlah pemilih (CNN, 2023). Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan jumlah yang lebih tinggi, yakni 55% pemilih dalam pemilu mendatang merupakan kelompok gen Z dan milenial (KPU, 2023). Ironisnya, pemilih muda cenderung lebih rendah partisipasinya dibandingkan dengan yang lebih tua. Sikap ini dapat dipicu oleh kurangnya pemahaman politik, tak merasa berkepentingan dengan proses politik, dan isu yang diajukan kandidat tak relevan dengan kebutuhannya.

Walau banyak beredar isu-isu yang mampu mengarahkan pemilih pada preferensi pilihan tertentu, tak bisa dibantah bahwa masih ada kekurangan perihal bagaimana pemilih memilih preferensi politiknya. Hal ini mencakup informasi yang tidak utuh, salah, hingga kecenderungan mereka mengikuti tren yang sangat mungkin diarahkan oleh influencer dan buzzer yang minim gagasan. Di sinilah peran pendidikan politik diperlukan, terutama di lembaga pendidikan setingkat SMA atau bahkan di atasnya, mengingat pada jenjang inilah setiap warga negara mulai mendapatkan hak pilihnya. Pendidikan berhubungan dengan partisipasi pemilih karena seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungannya semakin tinggi partisipasi dalam pemilu. Seharusnya pendidikan dapat meningkatkan pemahaman terhadap isu politik sehingga mendorong partisipasi aktif anak muda di pemilu.

Baca Juga  Tingkatkan Jiwa Nasionalisme, Anak Muda Diajak Miliki Semangat Juang

Secara spesifik di tingkat SMA memang belum ada mata pelajaran ilmu politik. Beberapa mata pelajaran yang mungkin mirip seperti Sejarah atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), juga masih didominasi dengan materi konseptual yang memaksa siswa menghafal nama ataupun angka-angka. Maka para pendidik perlu menempatkan diri dalam pembentukan kesadaran politis siswa, akan menjadi sangat menentukan bagaimana generasi yang akan datang. Perhatian generasi muda terhadap isu-isu nasional termasuk di dalamnya adalah isu politik memang dapat dipahami sebagai dampak dari kemudahan akses terhadap sumber yang melimpah di media sosial. Namun, pendidik dapat lebih aktif memberikan pendidikan politik secara nyata. Salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan adalah:

1. Sadarkan mereka akan hak suara. Hal paling kecil adalah membuat siswa paham tentang apa yang bisa mereka lakukan dengan hak suara mereka. Bahwa isu-isu sosial, politik, maupun ekonomi sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah, yang dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini tetapi juga di masa-masa mendatang. Mereka perlu paham, siapapun pemimpin yang terpilih nantinya, kebijakan yang ada nantinya akan mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka di negara ini.

2. Menjadikan sekolah sebagai laboratorium politik. Pendidik harus mampu menjadi contoh nyata pelaksana demokrasi dan bagaimana sistem tersebut memberikan manfaatnya bagi setiap individu. Contoh kecil lainnya adalah melindungi hak siswa untuk berpendapat.

3. Memberikan pemahaman dengan contoh sederhana untuk mengonseptualisasikannya. Contoh sederhana yang paling sering ditemui adalah program kerja OSIS yang seharusnya dari, oleh, dan untuk siswa akhirnya hanya dapat direalisasikan jika sesuai dengan selera dan kepentingan pendidik. Hal serupa mungkin dapat kita jumpai pada praktik penyelenggaraan negara, ketika kepentingan rakyat kerap tumpang tindih dengan kepentingan partai atau segelintir orang yang berkuasa.

Baca Juga  Kenapa Harus Partai Politik Independen

Berdasarkan hal-hal itulah kesadaran politis harus dibangun sejak dini dan dapat dimulai dari hal-hal terdekat yang bisa menjadi contoh untuk mengonseptualisasikan masalah-masalah terkait politik, demokrasi, dan hal bersifat kenegaraan lainnya. Lembaga pendidikan bisa menjadi peluang awal bagi para pendidik mengasah kesadaran politis siswa. Supaya mereka sadar bahwa pengetahuan berpolitik pada anak muda menjadi salah satu faktor penting kemajuan negara. Pemilu tahun ini adalah salah satunya, memastikan para pemilih telah menentukan pilihan dengan pertimbangan yang pasti adalah tanggung jawab individu. Untuk cakupan yang lebih luas, tentu seorang pendidik tidak dapat terlalu menunjukkan preferensi politiknya kepada siswa. Lebih lanjut, pendidik sebagai pihak-pihak intelektual harus memberikan contoh nyata pelaksanaan demokrasi dan bagaimana sistem tersebut bermanfaat bagi setiap individu. Harapannya langkah-langkah ini akan memicu pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *