Latar Belakang
Tingkat pengangguran merupakan salah satu isu yang terus dihadapi oleh setiap negara. Ketika membahas masalah pengangguran, kita sebenarnya sedang mengupas permasalahan yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh dampak pengangguran tidak hanya merugikan masyarakat secara sosial, tetapi juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, terutama dalam negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia Imsar, (2018). Dengan jumlah penduduk yang banyak dan keterbatasan lapangan kerja yang memadai, Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengatasi masalah pengangguran, yang pada akhirnya menjadi sebuah hambatan serius terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pengangguran sebagai sebuah penyakit kegiatan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Ketika seseorang menganggur, berarti mereka kehilangan sumber pendapatan dan bisa terjerumus ke dalam kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah umumnya berupaya untuk meningkatkan peluang kerja, baik melalui sektor pemerintahan maupun swasta. Kendati demikian, pengangguran tetap menjadi masalah yang sulit dipecahkan di banyak negara. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang terus meningkat, yang secara otomatis menghasilkan peningkatan jumlah pencari kerja. Jika tidak ada penyerapan tenaga kerja yang memadai dalam lapangan pekerjaan, maka jumlah orang yang menganggur juga akan terus bertambah Ishak, (2018).
Dalam pidato Presiden tanggal 16 Agustus 2019 yang membahas penyampaian keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN tahun anggaran 2020, disebutkan bahwa salah satu kunci untuk mengembangkan Indonesia adalah dengan meningkatkan daya saing nasional yang didasarkan pada kualitas sumber daya manusia. Pemerintah telah memperkenalkan program Kartu Pra Kerja untuk mendukung perkembangan sumber daya manusia, dengan tujuan agar angkatan kerja Indonesia memiliki keterampilan dan kemampuan yang berkualitas untuk bersaing di pasar kerja domestik. Alasan penting di balik pelaksanaan program Kartu Prakerja adalah adanya permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, seperti yang diindikasikan oleh data BPS yang mencatat tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2020 mencapai 7,07%, meningkat dari angka 5,23% pada Agustus 2019.
Program Kartu Prakerja, sebagaimana tercantum dalam Perpres 36 tahun 2020, dirancang untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja serta produktivitas dan daya saing mereka. Program ini berfokus pada dua kelompok sasaran: pencari kerja baru yang perlu meningkatkan keterampilan (skilling) dan pencari kerja yang mengalami perubahan profesi atau dampak PHK Muhyiddin et al., (2022). Meskipun terdapat sejumlah kajian mengenai program Kartu Prakerja, namun jumlahnya masih terbatas. Kajian yang dilakukan oleh Predianto, T., & Khoirurrosyidin, K. (2020) menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja memberikan kesempatan luas bagi pesertanya untuk mengembangkan keterampilan baru, sehingga dari yang awalnya tidak terampil, mereka dapat menjadi terampil. Kartu PraKerja juga membawa harapan untuk mendorong minat masyarakat dalam pengembangan diri lebih lanjut.
Kajian lain yang dilakukan oleh Siregar, A. P., & Oktaviana, N. (2020) mencoba melakukan simulasi alokasi anggaran program Kartu Prakerja dan menemukan bahwa program ini dapat menciptakan sekitar 37.304 peluang kerja dalam satu musim tanam padi jika alokasi anggaran diperlakukan dengan lebih efisien. Selain itu, Kartu Prakerja dianggap mampu membantu masyarakat yang terdampak PHK dengan efisiensi, karena program ini memasukkan para korban PHK sebagai salah satu kelompok penerima manfaatnya.
Gambaran Permasalahan
Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan 5 Provinsi Tertinggi di Indonesia
Pada grafik diatas menunjukkan tingkat TPT berdasarkan 5 provinsi TPT tertinggi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bulan Februari 2023 menunjukan Banten menduduki tingkat TPT tertinggi sebesar 7,97 persen, disusul dengan Jawa Barat sebesar 7,89 persen, kemudian posisi ketiga DKI Jakarta sebesar 7,57 persen, kemudian Kepulauan Riau sebesar 7,61 persen, dan Kalimantan Timur sebesar 6,37 persen (Badan Pusat Statistik, 2022). Adapun penyebab tingkat pengangguran tersebut meliputi beberapa faktor, di antaranya:
• Pertumbuhan tidak seimbang antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja
Jumlah pekerja yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan, mahasiswa dan lulusan magister kesulitan menemukan pekerjaan karena lapangan kerja yang terbatas. Permintaan lowongan kerja tumbuh lebih cepat daripada jumlah lowongan yang tersedia. Pertumbuhan populasi yang tinggi di Indonesia tidak diimbangi oleh peningkatan lapangan kerja, sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran, terutama di kalangan lulusan muda, yang menciptakan pengangguran terselubung.
• Kemajuan teknologi,
Meskipun seharusnya menjadi sumber kemajuan, juga telah menggeser banyak pekerjaan manusia dengan teknologi terbaru seperti robot. Alasan utama perusahaan beralih ke teknologi adalah karena biaya lebih murah, hasil kerja yang cepat dan akurat. Banyak perusahaan telah mengadopsi teknologi ini dan mengurangi tenaga kerja manusia.
• Ketidaksesuaian keterampilan pemohon dengan kriteria perusahaan juga menjadi masalah.
Perusahaan sering memerlukan karyawan dengan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh banyak pelamar, yang mengakibatkan hanya beberapa yang memiliki kesempatan. Hal ini terjadi karena banyak pelamar kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendukung posisi dalam perusahaan.
• Kurangnya pendidikan dan keterampilan juga menjadi faktor penting.
Tingkat pendidikan yang rendah membuat seseorang kurang diminati sebagai tenaga kerja. Mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi sering terbatas dalam pekerjaan kasar dan mungkin menghadapi pengangguran jika pekerjaan semacam itu tidak tersedia. Selain itu, mereka mungkin tidak memiliki dana cukup untuk meningkatkan keterampilan mereka, seperti mengemudi, memasak, atau bertani.
• Kemiskinan juga berperan besar dalam tingkat pengangguran.
Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penganggur berasal dari keluarga miskin. Mereka yang dibesarkan dalam kemiskinan sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendidikan atau tidak memiliki akses yang cukup untuk pelatihan. Akibatnya, mereka cenderung menganggur, menciptakan lingkaran setan di mana kemiskinan menjadi penyebab pengangguran.
Target dan Sasaran
Target atau sasaran utama dari dijalankannya program Prakerja ini ialah angkatan kerja menganggur. Menurut BPS, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (di atas 15 tahun) yang bekerja atau punya pekerjaan, sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
Dalam rangka menggiatkan program Prakerja, terdapat strategi komunikasi yang dapat dilakukan guna menarik minat sasaran dari program tersebut. Perencanaan komunikasi yang merupakan bagian dari strategi komunikasi dibutuhkan untuk menghadapi hambatan yang mungkin akan terjadi ketika proses komunikasi berlangsung. Adapun perencanaan komunikasi juga diperlukan untuk diimplementasikan pada program-program yang akan dilaksanakan. Dengan adanya perencanaan komunikasi, seorang komunikator dapat membawakan pesan atau informasi yang tepat dan konsisten kepada target sasaran Cangara, (2017)
Terdapat banyak model komunikasi yang dapat digunakan oleh lembaga atau organisasi dalam memasarkan suatu program. Penggunaan model komunikasi pun disesuaikan dengan program yang hendak dilaksanakan Septiyadi & Rahayu, (2022). Terkait dengan pemasaran program pra kerja, model perencanaan komunikasi yang dapat diterapkan berupa model KAP (Knowledge, Attitude, and Practice). Model KAP (Knowledge, Attitude, and Practice) memiliki tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu:
• Tahap pertama mencakup target sasaran, pesan, dan saluran.
• Tahap kedua mencakup perencanaan untuk melakukan desain pesan, produksi media, dan uji coba.
• Tahap ketiga mencakup peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku target sasaran yang diharapkan.
Analisis Penerapan Model KAP Pada Komunikasi Pembangunan Program Prakerja
Keterkaitan tingkat pengangguran dapat juga dijelaskan melalui kerangka kerja komunikasi pembangunan yang dikenal sebagai model komunikasi KAP (Knowledge, Attitude, Practice). Model KAP ini merujuk pada suatu pendekatan dalam berkomunikasi yang bertujuan untuk menciptakan perubahan dalam perilaku atau sikap individu atau kelompok tertentu. Konsep ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia melalui program pra-kerja yang fokus pada pengembangan kompetensi angkatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing mereka. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan melalui berbagai pelatihan.
Dalam kerangka kerja komunikasi KAP, tahap pertama mencakup target audience, pesan, dan saluran komunikasi. Target audience program ini adalah individu yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan. Pesan yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja, dan saluran komunikasi yang digunakan mencakup seminar dan kursus yang dapat diikuti baik secara online maupun offline. Tahap kedua dalam model komunikasi KAP adalah tahap perencanaan, di mana lembaga pelatihan bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program ini. Tahap ketiga adalah tahap di mana para peserta program dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka sehingga mereka siap bersaing di pasar tenaga kerja.
REFERENSI
Badan Pusat Statistik. (2022). Agustus 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,86 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,07 juta rupiah per bulan. https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022–tingkat-pengangguran-terbuka–tpt–sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html
Cangara, H. (2017). Perencanaan & strategi komunikasi (Ketiga). Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
Imsar. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1989-2016. Human Falah, 5(1), 145–164.
Ishak, K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia. Iqtishaduna, 22–38.
Muhyiddin, Putra, F., Suryono, I. L., Yanwar, Warsida, R. Y., & Yani, R. A. A. (2022). Program Kartu Prakerja: Konsepsi dan Implementasi Kebijakan Welfare-to-work di Masa Pandemi Covid-19. Bappenas Working Papers, 5(1), 1–17. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.123
Predianto, T., & Khoirurrosyidin. (2020). Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19. Gorontalo Journal of Government and Political Studies, 3(2), 115–127. https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i2.1175
Septiyadi, M. R., & Rahayu, E. (2022). Program Kartu Prakerja Sebagai Program Pemberdayaan Di Bidang Ketenagakerjaan Di Tengah Pandemi. Jurnal Pembangunan Manusia, 3(2), 1–11.
Siregar, A. P., & Oktaviani, N. (2020). Realokasi Karu Prakerja Dalam Mendukung Intensifikasi Sektor Pertanian. Jurnal Ilmu-Ilmu PErtanian, 4(1), 1–13. https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/sektor-pertanian-di-indonesia
Penulis:
Dwi Yuniyarti (2010115003)
Haya Marshella Lifnatin Nada (2010115011)
Intan Sagita (2010115030)
Islamia Nur Cahyani (2010115033)
Dosen Pengampu:
Vina Magdalena, S. Ikom., M. Si.
Asal Instansi:
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Quoted From Many Source
