Bagaimana Eksistensi Hukum Indonesia terkait kasus 271 T?

Oleh : Moga Dio Lestari
Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Andalas

JurnalPost.com – Korupsi telah tumbuh subur sejak dahulu kala dan tidak bisa dicegah lagi. Memang sudah tabiatnya jika ada kesempatan para pemimpin akan melakukan tindakan tercela tersebut, mulai dari kalangan berpangkat tinggi maupun berpangkat rendah. Mulai dari instansi yang paling sederhana sampai dengan tingkat nasional, semuanya bisa saja melakukan tindakan korupsi. Ada banyak faktor penyebab seseorang melakukannya baik internal maupun eksternal, faktor internal seperti adanya sikap rakus yang membuat seseorang tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dimiliknya. Gaya hidup mereka yang konsumtif membuatnya melakukan korupsi karena penghasilan yang dirasa masih kurang mencukupi untuk memuaskan gaya hidupnya.

Lalu ada faktor eksternal seperti penegakan hukum yang lemah dan tidak tegas terhadap pelaku korupsi dapat membuat mereka merasa aman dan tidak takut untuk melakukan korupsi. Sistem politik yang korup dan penuh dengan kepentingan pribadi dapat membuka peluang terjadinya korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan. Dan masih banyak eksternal faktor lainnya.
Kasus 271 T kemarin yang sempat mengejutkan orang-orang hanyalah salah satu diantara kasus korupsi para konglomerat yang sudah terungkap. Padahal kenyataannya banyak sekali kasus yang belum terkuak karena sistem hukum Indonesia yang sangat lembek.

Mereka yang mempunyai harta dan kekuasaan bisa saja menutup mulut badan hukum agar kasusnya tidak terungkap. Bayangkan saja, satu oknum ini saja telah memakai uang negara sebanyak itu. Uang sebesar 271 T yang bisa digunakan untuk menghidupi ratusan juta rakyat Indonesia malah digunakan untuk kepentingan pribadi oknum tersebut. Tidak heran jika kita lihat di media sosialn kehidupannya sangatlah mewah, istrinya sering kali memamerkan gaya hidup yang mewah. Ternyata itu semua adalah uang negara yang harusnya adalah hak warga Indonesia.

Baca Juga  Formasi Seleksi CPNS 2023 Capai 572.496, Paling Banyak untuk PPPK

Kasus 271 T mengacu pada dugaan korupsi pengelolaan timah di Indonesia yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp271 triliun. Kerugian tersebut mencakup kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan akibat aktivitas penambangan timah ilegal. Ketika kita melihat kerugian kasus ini, sebenarnya kita memikirkan bagaimana sumber daya alam yang seharusnya menjadi aset bagi negara Indonesia justru digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Alam yang harusnya kita jaga malah menjadi rusak karena hilangnya fungsi-fungsi ekosistem yang mengatur siklus air, udara, dan nutriennya.

Meskipun sebenarnya kerugian lingkungan dan kerugian keuangan negara merupakan dua hal berbeda, yang namanya kerugian tetaplah merebut hak-hak rakyat. Bayangkan saja uang sebesar 271 triliun tersebut digunakan untuk menyejahterakan rakyat pastilah Indonesia sudah menjadi lebih baik lagi. Kasus ini juga menyebabkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dinilai kian melemah karena lalai dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Ini menjadi salah satu bukti bahwa hukum di Indonesia tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
Hukum di Indonesia memang begini-begini saja, runcing kebawah namun tumpul keatas.

Bagaimana caranya Indonesia akan maju jika penegakan hukum tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana keadilan dimata hukum akan terlaksana jika dengan uang dan kekuasaan semuanya bisa dikendalikan. Harapan masyarakat selama ini masihlah angan-angan saja, masih banyak para koruptor yang merasakan hidup mewah menggunakan uang yang seharusnya bukan miliknya. Kasus korupsi masih banyak terjadi akibat hukum yang masih kurang tegas dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku.

Eksistensi hukum di Indonesia begitu memprihatinkan, mulai dari aparat penegak hukum, kalangan atas, dan kalangan bawah pun tidak semuanya telah menjalankan hukum yang berlaku. Oleh karena itu semua pihak harus sadar akan hal ini karena menegakkan hukum merupakan tanggungjawab bersama sebagai warga negara. Warga negara Indonesia harus meningkatkan kesadaran hukum dan juga ikut berpatisipasi dalam penegakkan hukum. Meningkatkan eksistensi hukum di Indonesia membutuhkan kerja sama dari semua pihak dan memang membutuhkan proses, namun jika ada komitmen dan konsistensi yang baik hal tersebut tidak akan menjadi sulit. Diharapkan eksistensi hukum akan lebih baik lagi kedepannya.

Baca Juga  Khofifah Klaim Realisasi Investasi Jatim Mencapai Rp61,2 Triliun pada Semester I 2023

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *